Profil PPID

PPID BIRO BUMD, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

 

Tugas PPID Pelaksana Biro BIA

Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di lingkungan Biro BIA untuk mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang transparan.

 

Fungsi PPID Pelaksana Biro BIA

Sebagai PPID Pelaksana, Biro BIA memiliki fungsi untuk:

1. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya terkait layanan informasi publik.

2. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi dari seluruh unit kerja di Biro BIA.

3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

4. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data informasi publik yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

5. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi secara berkala di lingkungan Biro BIA.

6. Menunjuk petugas pelayanan informasi di masing-masing unit/subbagian yang mengelola data, dokumentasi, kearsipan, dan kehumasan.

7. Mengoordinasikan dan memastikan tindak lanjut atas keberatan pemohon informasi kepada Ketua Tim PPID Pelaksana.

8. Menyediakan dan mengamankan informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

9. Menetapkan informasi yang sebelumnya dikecualikan sebagai informasi terbuka apabila masa pengecualian telah berakhir.

10. Memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan penyediaan informasi publik.

11. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan terkait keterbukaan informasi.

12. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan fungsi PPID sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi.

 

Dasar Hukum

 

Struktur Organisasi PPID

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/ fotokopi  identitas pemohon & informasi pengguna yang terdiri dari :

1. Perorangan : KTP/SIM/Paspor
2. Kelompok Orang :
   • KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
   • Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
3. Organisasi Badan Hukum :
   • Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
   • KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/anggota Badan Hukum
   • AD/ART Organisasi

 

Bagi publik yang ingin mengajukan permohonan informasi, dapat dilakukan dengan dua tata cara alur permohonan, yaitu melalui Desk Layanan PPID dan secara Online dengan mengisi formulir permohonan pada website ini. (klik di sini)